"Dalam penataan Kota Tua nanti, UNESCO sudah sepakat untuk membantu kita. Mereka (UNESCO) akan menyerahkan proposalnya kepada kita secepat mungkin," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, Pemprov DKI sengaja melibatkan UNESCO dalam rencana penataan Kota Tua di Jakarta karena sebelumnya organisasi tersebut juga pernah terlibat dalam proyek penataan Kota Tua yang ada di Jepang.
Sementara itu, Kepala Biro Kepala Daerah (KDh) dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) DKI Jakarta Heru B Hartono menuturkan permasalahan utama yang dihadapi dalam penataan Kota Tua di Jakarta adalah kurangnya pemahaman di kalangan pemilik gedung.
"Gedung-gedung di kawasan Kota Tua rata-rata dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sayangnya, para pemilik gedung kurang memahami bahwa gedungnya memiliki nilai sejarah dan budaya," ujar Heru.
Heru mengungkapkan setelah proposal dari UNESCO diterima, maka Pemprov DKI akan mengajak sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) untuk membahas tindak lanjut proposal tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Biro KDH dan KLN DKI Jakarta Anita Boye mengatakan penataan Kota Tua bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga seluruh masyarakat.
"Masyarakat harus berpartisipasi dalam penataan Kota Tua. Sesungguhnya, Kota Tua adalah tempat yang indah. Kalau ditata dan dikelola dengan baik bersama-sama, maka bisa jadi salah satu warisan budaya di dunia. Masyarakat pun bisa memperoleh keuntungan karena semakin banyaknya wisatawan yang datang berkunjung," ungkap Anita.
Akan tetapi, Anita menghimbau agar penataan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti di tengah jalan, sehingga akan terus meningkatkan nilai jual obyek wisata itu sendiri di mata dunia. *** JMart ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar